BERITA

BERITA: 01  02  03  =

Tifatul Sembiring

Grand Design Indonesia Versi PKS

Indopos 25-26 Juli 2005: Seperti apa masa depan Indonesia? Paling Lambat 2014 Sudah Terjadi Perubahan, dan Tak Ada Niat Dirikan Negara Islam. Partai Keadilan Sosial (PKS) segera membuatnya. Gagasan menyiapkan grand design Indonesia ke depan itu menjadi salah satu agenda utama Musyawarah Nasional (Munas) I PKS minggu ini di Jakarta.

Inilah petikan wawancara khusus wartawan Jawa Pos - INDO.POS, Tomy C Gutomo, dengan Presiden partai itu Tifatul Sembiring:

PKS akan membuat grand design Indonesia. Seperti apa itu?

Kami punya suatu gambaran ke depan tentang Indonesia. Di mata PKS, hal-hal ideal bagi Indonesia adalah sebuah negara yang lebih memiliki national character, bermartabat, berkeadilan, serta masyarakatnya lebih sejahtera secara ekonomi. Yang terpenting, kami ingin masyarakat punya suatu kebanggaan terhadap kebangsaan Indonesia.

Mengapa PKS perlu membuat grand design Indonesia?

Sebenarnya PKS sejak lama merancangnya. Semua bermula dari kondisi kekinian, yakni perekonomian terpuruk dan terjadi kesenjangan. Di sisi lain, ada rasa inferior. Tidak ada yang dibanggakan lagi dari bangsa ini.

Malaysia punya grand design 2020 untuk menjadi negara maju. Grand design PKS punya target waktu?

Dalam munas nanti, kami menyusun langkah-langkah pencapaiannya sampai 2009. (Materinya) akan dibagi dalam sidang komisi, mulai bidang ekonomi, sosial, politik, hingga budaya.Tapi, memang tidak mungkin tercapai pada 2009. Insya Allah, dalam dua pemilu, kami akan mengarahkan pencapaiannya. Setidaknya, perubahan akan terjadi dalam 2014.

Pada zaman Orde Baru, Pak Harto pernah melontarkan grand design. Dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita) VI, kita sudah tinggal landas. Kenyataannya, rakyat banyak yang tertinggal di landasan. PKS tidak khawatir mengulangi hal yang sama?

Ini semua harus diperjuangkan bersama-sama. Kita harus yakin bisa mewujudkannya dalam bentuk konkret. Soal kegagalan tinggal landas di Pelita VI, banyak faktor yang harus dikaji. Konsepnya sendiri sudah bagus dan dirancang cukup lama oleh pakar-pakar.

Bagaimana konsep demokrasi PKS?

Saya rasa ini sudah menjadi kesepakatan masyarakat Indonesia untuk mengambil pola demokrasi seperti sekarang ini. Kekuasaan berada di tangan rakyat. Koridor seperti itu sudah disetujui rakyat Indonesia.

Pemilihan presiden langsung tetap dipertahankan?

Pemilihan presiden langsung dan pilkada langsung baru pertama digelar. Saya rasa kita perlu mencoba terus dulu model ini. Terlalu dini untuk berpikir mengganti sistem pemilihan langsung ini.

Dalam konsep PKS, perlu perubahan jenjang wilayah atau tetap seperti sekarang, nasional-provinsi-kabupaten/kota?

Kami tidak berpikir untuk mengubah struktur wilayah. Sampai saat ini, jenjang wilayah seperti itu masih cukup baik.

Soal legislatif, kondisi sekarang sudah cukup baik? Apakah anggota DPR, terutama DPRD tidak terlalu banyak?

Anggota DPR yang berjumlah 550 orang cukup rasional mewakili 220 juta rakyat. Begitu juga di DPRD-DPRD, jumlahnya dikomparasikan dengan jumlah penduduk. Bentuk seperti itu masih layak dipertahankan. Soal kinerja anggotanya, itu tergantung orangnya sendiri, partai politiknya, serta masyarakat yang memilihnya.

Keberadaan DPRD provinsi masih diperlukan?

Tetap ada urusan-urusan yang penyelesaiannya harus di tingkat provinsi. Memang, keberadaan DPRD provinsi masih debatable. Tapi, kalau 423 kabupaten/kota tanpa koordinasi provinsi, saya sulit membayangkannya. Fungsi DPRD provinsi harus dikembangkan untuk sinergisitas antarkabupaten/kota.

Tak Ada Niat Dirikan Negara Islam

PKS adalah partai anak muda yang taat konstitusi, koridor demokrasi, dan negara Republik Indonesia. Itulah yang masih kami pakai sekarang. Tidak ada niat mendirikan negara Islam di Indonesia. Tapi, kami ingin mendirikan tatanan madani atau civil society. Konsepnya adalah Piagam Madinah. Nabi Muhammad pernah mendirikan tatanan masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok dan golongan. Yakni, Yahudi, Muslim, dan Nasrani di Madinah. Mereka bisa hidup damai bersama dan mendapatkan keadilan serta masing-masing bisa tenang beribadah.

Bagaimana dengan negara Pancasila?

Rumusan Pancasila ini tidak konkrit. Pilihan itu bukan dua, Islam atau Pancasila. Itu pilihan zaman Orde Baru. Kita ingin membangun negara civil society atau masyarakat madani yang sama kedudukannya di depan hukum, meski ada perbedaan keyakinan dan tidak boleh anarkis.

Bagaimana pemikiran PKS soal kaum minoritas?

Kalau suatu saat diberi wewenang oleh masyarakat untuk memimpin negara Indonesia, PKS tetap akan menyejahterakan semua golongan. Tidak hanya umat Islam. Nabi Muhammad pernah menyatakan, barang siapa yang menzalimi seseorang yang beragama lain yang tunduk di bawah kekuasaan, dia akan menjadi musuhku di hari kiamat. Seluruh warga negara mendapat hak yang sama. Kalau, misalnya, umat non-Islam terpilih menjadi presiden pun, itu tidak masalah. Silakan saja, asalkan dipilih masyarakat. Tapi, jumlah penduduk kita kan mayoritas Islam. Dengan sistem pemilihan langsung, sangat mungkin orang muslim yang terpilih.

Bagaimana konsep ekonomi PKS? Mengapa jarang diungkapkan?

Sebenarnya kami selalu menyampaikannya. Konsep ekonomi yang kami bangun adalah ekonomi kerakyatan. Kami ingin memajukan ekonomi dengan konsep mengembangkan jiwa entrepreneurship pada diri bangsa, sehingga menjadi petarung atau pejuang di bidang ekonomi masing-masing. Dalam tatanan hubungan antarnegara, volume ekspor tetap harus diperbesar daripada impor.

Lebih detailnya seperti apa?

Ini sebenarnya masalah kemampuan kita membangkitkan semangat dan memotivasi masyarakat untuk menjadi entrepreneur. Saya mencontohkan bangsa Pakistan. Kalau datang ke Jepang, kita akan menemui rumah makan Pakistan. Di Eropa, kita juga akan menemui rumah makan Pakistan. Mereka juga menjadi pedagang di Makkah, Madinah, dan lainnya. Pemerintah Pakistan -yang 80 persen penduduknya buta huruf- sanggup menjadikan bangsanya berjiwa entrepreneurship yang tinggi. Sementara itu, bangsa Indonesia yang berpenduduk 220 juta orang yang merupakan pasar yang besar tidak bisa mengelola potensi tersebut. Intinya, jangan bergantung pada negara asing dan pinjaman luar negeri.

Ada negara tertentu yang menjadi acuan dalam pembangunan ekonomi, misalnya Malaysia?

Tidak. Kita harus mengambilnya dari berbagai negara. Mungkin bisa dari Pakistan, Malaysia, atau China. Mengambil sisi-sisi positifnya. Bisa juga kita mengambil spirit yang dimiliki Vietnam. Bapak Negara Vietnam Ho Chi Minh pernah membuat slogan: musuh terbesar kita, Amerika, sudah bisa kita kalahkan. Sekarang, musuh kita adalah kemiskinan. Kita harus bisa mengalahkan kemiskinan itu. Indonesia mungkin butuh slogan-slogan seperti itu.

Soal penetapan kurs, apakah akan tetap dengan model kurs mengambang seperti sekarang?

Model penetapan kurs mempunyai plus minus. Yang utama, kita perlu mengontrol devisa dulu. Devisa negara ini amburadul. Di dunia sekarang, cadangan devisa yang dijamin dengan emas hanya ada di Amerika dan Inggris. Di Indonesia ini tidak jelas. Cadangan devisa kita memakai prakiraan perbedaan volume ekspor dan impor. Kita bahkan menyimpan dolar Amerika untuk dijadikan devisa.

Mestinya seperti apa?

Kalau negara mencetak uang Rp 100 juta, seharusnya negara mempunyai cadangan devisa senilai Rp 100 juta pula. Misalnya, dalam bentuk emas senilai Rp 100 juta. Kalau terjadi inflasi, emas dilepas dan uang ditarik. Di Indonesia, tidak ada cadangan emas. Yang ada mas-Jogja, mas-Solo, mas-Jember, dan mas-mas sapaan itu. Haha… (dia tertawa). Saya sepakat memakai emas. Akan lebih stabil. Jangan seperti sekarang, hanya mencetak uang, tapi tidak ada cadangannya.

Saat ini terjadi kesenjangan, khususnya di NTB, NTT, dan Papua. Bagaimana PKS meresponsnya?

Kesenjangan sudah merata. Tidak hanya terjadi di NTT, NTB, dan Papua, namun juga di Aceh, Riau, serta daerah-daerah di Jawa. Di Riau, angka penderita busung lapar mencapai 11 ribu orang. Di Banten juga banyak. Di NTT, saya lihat pemerintah daerah sibuk dengan hal-hal yang tidak substansial. Kesenjangan di daerah lain juga terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah dan solidaritas sesama.

Bisa menerima kalau Bali menjadi daerah otonomi khusus? Juga Papua?

Kalau Bali menjadi otonomi khusus, dasarnya apa? Saya tidak melihat alasan yang kuat. Berbeda dari Aceh. Otonomi khusus diberikan sebagai bagian dari penyelesaian konflik. Di Bali, tidak ada konflik yang gawat seperti di Aceh. Begitu pula di Papua. Kondisinya tidak bisa disamakan dengan Aceh. Meski di sana juga terjadi konflik, mayoritas penduduk di Papua sebenarnya dari Jawa. Tidak perlu otonomi khusus di Bali dan Papua. (tomy c gutomo)  ►e-ti

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)