| |
C © updated 15082008 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
► e-ti/setneg |
|
| |
Nama :
Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono
Lahir :
Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949
Jabatan:
Presiden Republik Indonesia
Istri :
Kristiani Herawati,
putri ketiga almarhum Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo
Pangkat terakhir :
Jenderal TNI (25 September 2000)
Alamat Rumah:
Jl. Alternatif Cibubur Puri Cikeas Indah
No. 2 Desa Nagrag Kec. Gunung Putri Bogor-16967
|
|
| |
|
|
|
|
Presiden SBY
Pidato Kenegaraan 15/8/2008
Pidato Kenegaraan serta Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2009 Beserta
Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Jumat (15/8) pagi, di Gedung DPR/MPR, Jakarta. Presiden didampingi Wakil
Presiden Jusuf Kalla beserta semua anggota Kabinet Indonesia Bersatu.
Pembukaan Masa Sidang DPR 2008-2009 itu dipimpin Ketua DPR Agung Laksono
dan dihadiri anggota DPR beserta undangan.
****
PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SERTA KETERANGAN PEMERINTAH ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2009 BESERTA NOTA KEUANGANNYA
DI DEPAN RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 15 Agustus 2008
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota
Lembaga-lembaga Negara,
Yang Mulia para Duta Besar dan Pimpinan Perwakilan Badan-badan dan
Organisasi Internasional,
Para tamu undangan dari negara-negara sahabat,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,
Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke
hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi
kesempatan, kekuatan, dan kesehatan, untuk melanjutkan ibadah kita,
karya kita, serta tugas dan pengabdian kita, kepada bangsa dan negara
tercinta. Saya ingin menggunakan kesempatan yang membahagiakan dan insya
Allah penuh berkah ini, untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Dewan, yang telah memberikan kesempatan kepada saya, untuk menyampaikan
Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun 2009,
beserta Nota Keuangannya.
Insya Allah, dua hari lagi, kita akan memperingati detik-detik
proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-63. Marilah kita bersama
memberikan penghormatan yang tinggi, kepada segenap pejuang dan pahlawan
bangsa, serta para pendahulu kita. Jasa-jasa dan pengorbanan mereka
harus kita balas dengan menjaga kedaulatan dan keutuhan kita sebagai
bangsa, serta bekerja keras bersama untuk mewujudkan cita-cita
proklamasi kemerdekaan.
Saudara-saudara,
Tahun 2008 ini merupakan tahun yang sangat bermakna bagi perjalanan
sejarah bangsa Indonesia. Tahun ini kita memperingati kemerdekaan
Republik Indonesia yang ke-63, bertepatan dengan peringatan 100 tahun
Kebangkitan Nasional; 80 tahun Sumpah Pemuda; dan 10 tahun Reformasi.
Tonggak-tonggak sejarah ini, membuktikan jati-diri Indonesia sebagai
bangsa yang besar, bangsa yang tangguh, bangsa yang selalu mampu
mengatasi tantangan zaman. Setiap cobaan yang kita alami, membuat kita
lebih tegar. Setiap krisis yang kita hadapi, membuat kita lebih kuat.
Setiap tantangan yang silih berganti, membuat kita lebih bersatu.
Dalam 10 tahun terakhir semenjak bergulirnya reformasi, bangsa Indonesia
telah menjalani salah satu era yang paling transformasional dalam
sejarah Indonesia modern. Kita tahu, hanya segelintir bangsa-bangsa di
dunia yang menghadapi badai dan gejolak bertubi-tubi sebagaimana yang
kita alami. Dan hanya segelintir kecil bangsa-bangsa yang mampu bertahan,
bahkan bangkit menjadi lebih tegar akibat dari cobaan-cobaan sejarah
tersebut.
Dari kondisi yang terpuruk 10 tahun yang lalu, Indonesia kini telah
berubah menjadi bangsa yang dinamis dan penuh harapan. Kita sudah pulih
dari krisis moneter yang dulu melumpuhkan Indonesia. Kita telah
melaksanakan reformasi yang menyeluruh di berbagai sektor. Kita sudah
berhasil menjalani transisi demokrasi yang penuh tantangan, yang kini
menjadikan Indonesia negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Kita
juga berhasil mengembangkan budaya politik baru yang demokratis, yang
mengedepankan keterbukaan, kebebasan berpendapat, dan akuntabilitas pada
rakyat, di mana sekarang hukumlah yang menjadi panglima. Kita juga
berhasil, dalam tahun-tahun terakhir ini, memperkokoh integritas NKRI :
Aceh yang damai, Papua yang stabil, serta Maluku, Poso, dan Sampit yang
tenteram. Kita berhasil mengatasi bencana alam paling dahsyat di dunia,
yaitu tragedi tsunami tahun 2004, dengan semangat solidaritas dan
gotong-royong. Dan kita telah kembali menempatkan Indonesia di garis
terdepan dalam percaturan regional dan internasional. Semua ini bukanlah
prestasi individu atau kelompok, namun prestasi dan kerja keras seluruh
bangsa Indonesia.
Dengan segala perubahan mendasar ini, kita tetap melestarikan jati-diri
bangsa kita, yang tercermin dalam empat pilar: yaitu Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan
Bhinneka Tunggal Ika. Apapun yang terjadi, kita harus terus berpegang
teguh pada keempat pilar itu, sebagai landasan utama dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Namun dengan semuanya ini, kita harus menyadari bahwa bangsa kita masih
terus diterpa oleh berbagai cobaan yang berat. Karena itulah, kita tidak
punya alasan, dan tidak ada waktu, untuk mengeluh dan berpangku tangan.
Kita tidak bisa tenggelam dalam budaya sinisme dan sifat gamang yang tak
kunjung habis. Dan kita tidak boleh lengah membaca zaman yang telah dan
terus berubah.
Inilah masanya kita mengubah mentalitas mudah menyerah menjadi semangat
yang berorientasi pada peluang. Saya sungguh yakin bahwa setiap masalah,
setiap krisis, betapapun beratnya, selalu mengandung benih-benih peluang
dan selalu ada jalan keluarnya. Percayalah, masalah-masalah yang kita
hadapi dewasa ini juga dihadapi bangsa-bangsa lain. Sejarahlah yang
kelak akan membedakan antara mereka yang hanya bisa meratapi nasib, dan
mereka yang tak pernah menyerah mencari solusi. Sejarah kebangkitan dan
perubahan Indonesia, dari 1908, 1928, 1945, sampai 1998, semuanya diukir
oleh pejuang-pejuang yang bermental Harus Bisa! Apapun masalahnya,
kapanpun masanya, seberapapun keterbatasannya, kalau kita bermental BISA,
kita semua BISA, dan Indonesia pasti BISA!
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan,
Terus terang tahun 2008 ini adalah tahun yang sulit dan sarat dengan
tantangan. Harga minyak dunia mencapai titik tertinggi dalam sejarah.
Harga pangan di berbagai penjuru dunia melonjak drastis. Ekonomi dunia
terancam resesi. Bank Dunia memprediksi bahwa situasi energi dan pangan
ini berpotensi memicu krisis sosial, ekonomi dan politik di 33 negara,
dan mengakibatkan 100 juta orang di seluruh dunia kembali jatuh di bawah
garis kemiskinan.
Kenaikan harga minyak dan pangan dunia yang sangat tinggi, dengan cepat
berdampak kepada melambungnya subsidi energi dan pangan dalam anggaran
kita. Tentu saja Pemerintah akan terus berusaha untuk menekan dampak
negatifnya bagi masyarakat.
Masalah yang kita hadapi sungguh tidak ringan. Beban subsidi minyak dan
listrik diperkirakan akan naik tiga kali lipat sampai akhir tahun,
dibanding anggaran subsidi energi pada APBN tahun 2008. Dan kita tidak
bisa memungkiri bahwa subsidi energi ini lebih banyak dinikmati oleh
mereka yang memiliki mobil, dan mereka yang memiliki rumah dengan daya
listrik yang besar. Dana ini seharusnya dimanfaatkan untuk membantu
jutaan rakyat kita yang masih miskin, yang jauh lebih membutuhkan
bantuan dari Pemerintah.
Namun, di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak menentu ini,
sesungguhnya kita patut bersyukur, karena kondisi pangan negara kita
relatif lebih baik dari banyak negara lain. Mungkin fakta ini belum
banyak diketahui masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya
ingin menyampaikan kepada Sidang Dewan yang terhormat, dan kepada
seluruh rakyat Indonesia, insya Allah, pada tahun ini kita kembali
mencapai swa sembada beras. Ini adalah untuk pertama kalinya sejak masa
Orde Baru, produksi beras nasional lebih tinggi daripada konsumsi beras
kita. Itulah sebabnya, juga untuk pertama kali sejak masa Orde Baru,
harga beras di dalam negeri lebih rendah daripada harga beras
internasional.
Surplus beras ini harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Dalam
suasana krisis pangan global ini, kita harus memperkuat stok pangan
nasional kita. Pemerintah telah menetapkan bahwa stok beras nasional
ditingkatkan hingga mencapai 3 juta ton, dari sebelumnya hanya 1 juta
ton. Barulah setelah itu, kita berbicara tentang kemungkinan ekspor
beras. Stok beras yang kuat ini, akan menjamin ketahanan pangan kita,
sekaligus stabilitas harga beras pada tingkatan yang terjangkau oleh
masyarakat luas.
Yang penting, dalam kondisi yang sulit, kita harus menghindari sikap
saling menyalahkan, saling menyerang dan saling menjatuhkan. Sebaliknya,
kita justru harus tetap optimis, terus bekerja-sama, bahu membahu untuk
mengubah krisis menjadi peluang, demi kebaikan rakyat Indonesia.
Saudara-saudara
Saat ini, kita telah memasuki tahun politik, bahkan tahun kampanye.
Tahun depan kita akan mengadakan Pemilihan Umum Legislatif yang ketiga
dalam era reformasi, dan Pemilihan Presiden secara langsung yang kedua
dalam sejarah demokrasi kita .
Demokrasi kita kembali diuji. Apakah kita bisa melampaui tahun pemilu
dengan baik dan damai? Saya rasa kita sepakat untuk menjawabnya : Bisa !
Kita Bisa!
Saudara-saudara,
Marilah kita kembali menjawab tantangan sejarah ini, dengan menjadikan
Indonesia sebagai demokrasi yang pantas dicontoh oleh dunia.
Kita telah mampu menunjukkan pada dunia, prestasi gemilang
penyelenggaraan pesta demokrasi yang begitu aman, tertib, damai, jujur
dan adil pada tahun 2004. Kita harus mampu menjaga prestasi itu, dan
bahkan meningkatkannya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, misi
kita bersama.
Pemilu 2009 harus kita sukseskan, sehingga amanah rakyat benar-benar
dapat diwujudkan, yaitu terbentuknya parlemen dan pemerintahan yang
bersih dan efektif. Tentu saja, untuk mewujudkan hal itu, kita semua
harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, yaitu kebebasan
berpendapat, termasuk berpolitik, tetapi tetap dengan landasan etika dan
aturan main, serta atas dasar kepentingan bersama. Berani menerima
kemenangan dan berani pula menerima kekalahan secara kesatria.
Dalam hal berdemokrasi ini, mari kita jalankan hak-hak demokrasi kita,
kebebasan kita, dengan menghargai hak-hak dan kebebasan orang lain,
serta dengan menghargai ketertiban dan pranata hukum (the rule of law).
Kemampuan kita untuk menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab,
antara kebebasan dan ketertiban, akan menentukan kemajuan demokrasi kita.
Dalam hal ini, tidak ada tempat bagi anarki. Karena demokrasi terlalu
berharga untuk dirusak oleh anarki. Pada kesempatan yang terhormat ini,
saya tegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dan tidak akan kalah
terhadap anarkisme dan kekerasan.
Saudara- saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan.
Pembangunan ekonomi, kita laksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan
rakyat secara adil dan merata. Oleh karena itu, strategi yang saya
gariskan adalah strategi ”pertumbuhan disertai pemerataan” atau ”growth
with equity”. Percepatan pembangunan ekonomi, telah memberikan dampak
yang positif baik pada percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka
maupun tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari
2006 mencapai 10,5 persen, kini telah berhasil diturunkan menjadi 8,5
persen pada Februari 2008. Begitu pula, tingkat kemiskinan, mengalami
penurunan dari 17,7 persen pada tahun 2006 menjadi 15,4 pesen pada Maret
2008. Angka kemiskinan tahun 2008 ini, adalah angka kemiskinan terendah,
baik besaran maupun prosentasenya, selama 10 tahun terakhir. Tren
penurunan angka kemiskinan ini juga terjadi, walaupun kita menggunakan
kriteria angka kemiskinan dari Bank Dunia. Ini merupakan suatu kemajuan
yang nyata dan patut kita syukuri. Dan saya mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak, termasuk para Gubernur, Bupati dan Walikota di
seluruh tanah air, yang telah bekerja keras untuk itu.
Dalam rangka mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, pemerintah telah
melakukan harmonisasi dan sinergi program dan anggaran penanggulangan
kemiskinan di tingkat pusat, yang implemetasinya dijalankan secara nyata
di seluruh Indonesia. Harmonisasi dan sinergi program dan anggaran
kemiskinan ini, kita terjemahkan dalam tiga klaster program
penanggulangan kemiskinan.
Pada klaster pertama, kita berikan bantuan dan perlindungan sosial
kepada keluarga kurang mampu, atau yang kita sebut dengan kelompok
sasaran. Kita berikan bantuan melalui penyediaan Beras Untuk Rakyat
Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Juga
termasuk dalam klaster ini adalah Bantuan bagi Lanjut Usia dan Cacat
Ganda terlantar, Bantuan Bencana Alam, Bantuan Langsung Tunai sebagai
kompensasi kenaikan harga BBM, dan Beasiswa untuk anak dari rumah tangga
sasaran,
Pada klaster kedua, kita gulirkan program dan anggaran berbasis
masyarakat, yang diwadahi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri. Desa-desa yang masih memiliki kelompok masyarakat miskin,
terus kita dampingi. Mereka kita berdayakan agar dapat memanfaatkan
berbagai program yang telah kita sediakan. Dalam PNPM Mandiri ini,
masyarakat desa dan kelurahanlah yang menentukan sendiri penggunaan
anggaran yang dialokasikan, baik untuk membangun infrastruktur fisik
maupun sosial, sehingga diharapkan benar-benar tepat sasaran dan
berhasil dengan baik.
Pada klaster ketiga, kita tingkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM), termasuk perbaikan iklim berusaha dan penyediaan Kredit
Usaha Rakyat (KUR). Animo dan ekspansi Kredit Usaha Rakyat dalam kurun
waktu singkat, menunjukkan betapa besarnya potensi ekonomi masyarakat
kita. Hingga tanggal 31 Juli 2008, telah direalisasikan KUR sejumlah Rp.
8,9 Triliun, dengan jumlah debitur lebih dari 950 ribu orang di seluruh
tanah air. KUR ini diutamakan untuk kredit di bawah Rp. 5 juta, dan
tanpa agunan tambahan.
Pemerintah bertekad akan terus memberikan perhatian yang konsisten dan
nyata bagi perbaikan kesempatan dan akses usaha, terutama bagi kelompok
usaha kecil, menengah, dan koperasi. ( +respons terhadap sambutan Ketua
DPR)
Jika diibaratkan, klaster pertama merupakan pemberian ikan bagi rakyat
miskin dan hampir miskin, yang memang membutuhkan bantuan perlindungan
sosial. Klaster kedua, dapat diibaratkan sebagai pemberian kail agar
masyarakat lebih mandiri. Dan klaster ketiga, ibarat memberikan perahu,
kita berharap masyarakat kecil bisa mengembangkan usahanya sendiri,
bahkan menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan bagi orang lain.
Anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan dalam APBN kita, telah
meningkat sekitar tiga kali lipat dalam kurun waktu 2005-2008. Ini
menunjukkan adanya pemihakan nyata kepada masyarakat kurang mampu dalam
kebijakan kita. Selain itu, peningkatan ini juga membantah anggapan,
bahwa pemerintah hanya melakukan retorika dan hanya berwacana. Kita
telah berbuat, dan terus berbuat saudara-saudara, untuk mengentaskan
kemiskinan di Tanah Air kita.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,
Bidang pendidikan tetap menjadi prioritas utama Pemerintah. Dalam
beberapa tahun terakhir, alokasi anggaran Departemen Pendidikan Nasional,
merupakan alokasi anggaran tertinggi dibandingkan dengan departemen
lainnya. Anggaran pendidikan telah meningkat hampir dua kali lipat dari
Rp 78,5 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp 154,2 triliun pada tahun
2008. Bahkan, alhamdulillah, untuk tahun anggaran 2009, di tengah-tengah
krisis harga minyak dan pangan dunia yang berdampak pada perekono-mian
kita, kita telah bisa memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen
dari APBN sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
Kenaikan anggaran tersebut, digunakan antara lain untuk melakukan
rehabilitasi gedung sekolah dan membangun puluhan ribu kelas dan ribuan
sekolah baru. Sejalan dengan semangat desentralisasi, pemerintah sejak
tahun 2005 memberikan hibah dalam bentuk bantuan operasional langsung ke
sekolah yang dikenal dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kita
berharap, melalui program BOS ditambah dengan partisipasi pemerintah
daerah, program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dapat
dilakukan secara efektif dengan biaya yang rendah dan terjangkau oleh
masyarakat.
Saya menyadari pula, walaupun biaya sekolah telah diturunkan, masih ada
keluarga Indonesia yang tidak mampu mengirimkan anaknya ke sekolah.
Pemerintah mengatasi masalah ini dengan memberikan bantuan langsung
tunai kepada keluarga miskin, dengan syarat anak-anak mereka tetap harus
masuk sekolah. BLT bersyarat ini, dikenal juga sebagai Program Keluarga
Harapan (PKH) yang telah dilaksanakan di 73 kabupaten / kota. Ke depan,
program ini, akan diperluas karena berpotensi memutus rantai kemiskinan
antar generasi. Di samping PKH, pemerintah menyediakan beasiswa untuk
lebih dari satu juta siswa SD / MI, lebih dari 600 ribu siswa SMP / MTs,
900 ribu siswa SMA/SMK/MA, dan lebih dari 200 ribu mahasiswa PT / PTA.
Sebagian besar siswa dan mahasiswa tersebut, berasal dari keluarga tidak
mampu.
Khusus untuk anak-anak kita yang berprestasi cemerlang, yang telah
mengharumkan nama bangsa dan negara dengan meraih medali emas dalam
olimpiade berbagai cabang ilmu pengetahuan tingkat internasional,
Pemerintah akan memberikan beasiswa, untuk menuntut ilmu di universitas
manapun di seluruh dunia, sampai mencapai gelar doktor. Kita berharap di
masa depan, akan ada putra-putri bangsa Indonesia yang berada di garis
depan kemajuan ilmu dan teknologi dunia, bahkan kalau bisa meraih hadiah
Nobel. Kita patut bersyukur, pada tahun 2007, kontingen Indonesia
berhasil memperoleh 51 medali emas dari berbagai olimpiade sains
internasional. Suatu prestasi yang cemerlang dan membanggakan.
Di sisi lain, pendidikan sangat bergantung pula pada kompetensi dan
profesionalisme guru dan dosen. Pemerintah terus memperhatikan perbaikan
kesejahteraan dan kualitas kompetensi guru, antara lain dengan menaikkan
penghasilan mereka. Pada tahun 2004 penghasilan yang diterima guru
golongan terendah masih Rp 842,6 ribu per bulan, pada tahun 2008 telah
mencapai Rp1,854 juta, atau naik lebih dari dua kali lipat. Langkah
lain, kita lakukan dengan meningkatkan kualitas guru dan dosen melalui
program peningkatan kualifikasi akademik S1 dan D4 bagi guru, dan
pendidikan S2 dan S3 bagi dosen.
Dengan dipenuhinya amanat konstitusi untuk alokasi anggaran pendidikan
sebesar 20 persen dari APBN ini, maka lebih banyak lagi yang bisa kita
lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di semua aspek. Ini
termasuk gedung sekolah, perpustakaan dan laboratorium sekolah, bea
siswa, kompetensi dan kesejahteraan guru, dan sebagainya. Ini semua
adalah investasi kita, untuk meningkatkan daya saing bangsa, demi masa
depan bangsa yang gemilang.
Saudara-saudara,
Anggaran fungsi kesehatan pun meningkat tajam, hampir tiga kali lipat,
dari Rp 5,8 triliun pada tahun 2005, menjadi sekitar Rp16 triliun pada
tahun 2008. Sebagian besar tambahan anggaran, digunakan untuk
menggulirkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Posyandu, atau melalui
Jamkesmas. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat kurang
mampu, kini melayani 76,4 juta jiwa. Untuk lebih meningkatkan
keterjangkauan masyarakat terhadap obat, Pemerintah telah menurunkan
harga obat generik secara substansial, terus menerus dari tahun ke tahun.
Pemerintah, juga melakukan revitalisasi program Keluarga Berencana (KB)
yang sempat terbengkalai setelah krisis yang lalu. Selama tiga tahun
terakhir, sudah terlihat pencapaian positif program KB. Dari 4,2 juta
peserta KB baru pada tahun 2005, menjadi 5,7 juta peserta pada tahun
2007. Program KB harus terus kita giatkan dan kita tingkatkan, untuk
menjaga agar kecenderungan laju pertumbuhan penduduk semakin rendah.
Untuk itu, kerjasama dan keterpaduan upaya dengan pemerintah daerah
mutlak diperlukan. Dalam era otonomi daerah ini, pemerintah daerah
berada di garis depan, dalam sosialisasi dan implementasi program
Keluarga Berencana.
Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, kita telah melakukan
peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
Pemerintah juga terus meningkatkan perlindungan perempuan dan anak,
dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak,
Pusat Krisis Terpadu, dan Ruang Pelayanan Khusus di sejumlah provinsi
dan kabupaten / kota.
Peranan kaum perempuan di sektor publik pun semakin meningkat. Saat ini
di seluruh Indonesia terdapat 27 orang Gubenur, Bupati, Walikota atau
para Wakilnya yang perempuan. Ini merupakan peningkatan 125 persen jika
dibandingkan 4 tahun yang lalu. Di luar pemerintahan, di dunia usaha dan
organisasi sosial, semakin banyak pula kaum perempuan yang tampil dan
memimpin. Pemerintah terus mendorong dan mendukung kaum perempuan untuk
berkontribusi di sektor publik sesuai dengan kemampuannya.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,
Kita bersyukur, walaupun ditengah tekanan eksternal yang bertubi-tubi,
kita telah berhasil menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen,
selama tujuh triwulan berturut-turut. Bahkan Produk Domestik Bruto Non
Migas, telah tumbuh mendekati 7 persen pada tahun lalu. Pertumbuhan
ekonomi kita, meningkat dari 5,5 persen pada tahun 2006 menjadi 6,3
persen pada tahun 2007. Tingkat pertumbuhan ini dicapai ditengah tekanan
melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, dan melonjaknya harga pangan dan
energi. Bahkan pada Semester I Tahun 2008 ini, kita tetap bisa menjaga
momentum perekonomian kita dengan tingkat pertumbuhan mencapai 6,4
persen. Ini merupakan laju pertumbuhan tertinggi setelah krisis ekonomi
tahun 1998.
Kita juga bergembira bahwa sumber pertumbuhanpun makin berimbang.
Investasi telah pulih, ekspor telah tumbuh secara signifikan, dan
konsumsi masyarakat tetap tumbuh sehat. Dengan serangkaian reformasi
ekonomi, seperti perbaikan iklim investasi dan amandemen Undang-Undang
Perpajakan, saya yakin, momentum ini akan terus berlanjut. Insya Allah,
dalam waktu dekat, laju pertumbuhan ekonomi kita akan kembali pada
prestasi yang pernah kita alami selama 30 tahun sebelum krisis ekonomi.
Dalam pada itu, alhamdulillah, di samping utang luar negeri kita kepada
IMF telah kita bayar lunas, cadangan devisa kita pun terus meningkat.
Bahkan pada bulan Juli 2008 yang lalu, cadangan devisa kita untuk
pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia mencapai lebih dari US $
60 miliar. Hal ini semakin memperkokoh dasar-dasar perekonomian kita,
dan menambah kepercayaan dunia usaha pada khususnya, dan publik pada
umumnya, akan kuatnya perekonomian kita.
Dari sisi sektor riel, pertumbuhan yang terjadi disumbang oleh berbagai
sektor ekonomi. Program revitalisasi pertanian selama tiga tahun
terakhir, telah berhasil mendorong sektor pertanian mengalami
pertumbuhan tinggi. Prestasi ini, berhasil mengamankan ketahanan pangan
kita, pada saat dunia mengalami tekanan harga pangan yang sangat tinggi,
dan munculnya kecenderungan proteksionisme global dalam bentuk larangan
ekspor komoditas pangan.
Keberhasilan mendorong sektor pertanian dan industri, tentunya tidak
terlepas dari percepatan penyediaan infrastruktur. Pembangunan
infrastruktur, mempunyai peran yang penting dalam memperkokoh persatuan
dan kesatuan bangsa, serta diyakini sebagai pemicu pembangunan suatu
kawasan. Jaringan transportasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai
Merauke; dari Sangihe Talaud sampai ke Pulau Rote, misalnya, merupakan
salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaringan
ini, juga menjadi tulang punggung distribusi, baik barang, penumpang
maupun jasa, serta penting dalam peningkatan produksi.
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah menempuh
beberapa jalur utama. Pertama, anggaran pemerintah untuk infrastruktur
ditingkatkan dari Rp21,9 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 58 triliun
pada tahun 2008, atau naik 165 persen. Peningkatan tersebut memungkinkan
penyelesaian beberapa proyek besar seperti Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu),
Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara, dan Bandara Hasanudin di Sulawesi
Selatan. Bahkan disain dan pembangunan kedua bandara tersebut
menggunakan sumber dana dalam negeri dan tenaga ahli bangsa Indonesia
sendiri.
Jalur kedua, dilakukan dengan memberikan jaminan kepada BUMN, khususnya
PLN untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik di seluruh
Indonesia. Program 10 ribu MW diharapkan secara bertahap akan
menghilangkan krisis pasokan listrik di semua belahan Nusantara. Insya
Allah, mulai pertengahan 2009, krisis listrik di Jawa - Bali, akan mulai
teratasi. Program ini, juga diharapkan akan mengurangi ketergantungan
PLN terhadap BBM. Rasio elektrifikasi pun dapat meningkat. Alhamdulillah,
saat ini, rasio desa berlistrik telah mencapai 91,9 persen.
Kita sadar, tidak mungkin semua beban pembangunan infrastruktur harus
dipikul pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah membuka kesempatan
seluas-luasnya bagi perusahaan swasta untuk ikut membangun dan
mengusahakan kegiatan infrastruktur secara adil, kompetitif, dan
transparan.
Saudara-saudara,
Di bidang energi, kenaikan harga minyak dunia selama 6 tahun terakhir,
mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keamanan energi (energy
security) di tanah air. Pembangunan energi sepanjang tahun 2007 hingga
pertengahan tahun 2008, antara lain difokuskan untuk meningkatkan
kemampuan pasokan energi dan peningkatan efisiensi pemanfaatan energi.
Peningkatan kemampuan pasokan energi, kita lakukan melalui upaya
percepatan diversifikasi energi, dengan pemanfaatan energi alternatif
non-BBM, termasuk energi baru dan terbarukan (seperti mikrohidro,
panasbumi, dan bahan bakar nabati), pelaksanaan konversi minyak tanah ke
LPG, dan pembangunan infrastruktur energi, seperti fasilitas transmisi
dan distribusi gas. Pemerintah terus bertekad untuk memperbaiki
transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola sektor energi dalam rangka
memanfaatkan hasilnya semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat.
Itulah sebabnya, saya membuka pintu lebar-lebar dan mempersilahkan
kepada anggota Dewan, untuk menggunakan hak angket, baik menyangkut
kebijakan energi, kenaikan harga BBM, manajemen usaha minyak dan gas
negara, ataupun penyelidikan yang menyangkut prosedur dan keputusan
harga jual gas maupun BBM. Termasuk juga tentang ekspor impor minyak
mentah dan BBM yang kesemuanya menjadi perhatian anggota Dewan dan
masyarakat luas. Karena memang kita ingin adanya transparansi dalam
pengelolaan energi dan sumber daya alam di tanah air kita. Saya juga
ingin agar transparansi dan akuntabilitas sebagai ciri-ciri good
governance makin tumbuh di negeri ini. Saya berharap, semua pihak
memberikan dukungan bagi dilaksanakannya hak angket tersebut dengan
sebaik-baiknya.
Di samping itu, kita juga harus melakukan penghematan energi secara
efektif. Selama ini kita masih menjadi bangsa yang boros dalam
penggunaan energi. Saya telah mengeluarkan Inpres Nomor 10 Tahun 2005
tentang Penghematan Energi. Bahkan untuk bisa memberi contoh, saya telah
menginstruksikan pembentukan Gugus Tugas Penghematan Energi di Kompleks
Istana Kepresidenan, termasuk Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.
Hasilnya, penghematan energi bisa dilakukan hingga 31,7 persen, selama
periode bulan Mei hingga Juli 2008, yang dibuktikan dengan tagihan
listrik bulanan yang menurun. Jika Istana Kepresidenan bisa melakukannya,
maka semua unit pemerintahan pun seharusnya bisa melakukannya. Untuk itu,
saya telah menginstruksikan agar seluruh jajaran pemerintahan,
memberikan laporan tentang upaya penghematan energi di lingkungannya
masing-masing setiap bulannya.
Tentu saja, yang kita perlukan adalah penghematan total dari penggunaan
energi nasional. Karena itu tidak cukup penghematan di kantor-kantor
pemerintahan semata. Instansi lembaga-lembaga negara juga harus
melakukan hal yang sama. Seluruh masyarakat juga diharapkan melakukan
penghematan, baik itu di kantor-kantor swasta, maupun di rumah tangga
tangga-rumah tangga. Jika kita semua bisa menghemat listrik sampai 20
persen saja, artinya akan ada penghematan lebih dari Rp. 17,6 triliun.
Ini adalah jumlah yang sangat berarti, yang bisa kita pakai untuk
pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur atau bahkan pertahanan
kita.
Saudara-saudara,
Dalam upaya melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi daerah pasca bencana
alam, hingga tahun 2008, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi telah
menunjukkan hasil yang optimal. Program rehabilitasi dan rekonstruksi
fisik, terutama perumahan, telah selesai di wilayah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam, Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, dan di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan rehabilitasi
dan rekonstruksi secara lebih menyeluruh di Aceh dan Nias, akan terus
dilanjutkan, meskipun Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias,
akan berakhir pada bulan April 2009. Sedangkan proses penanganan
terhadap korban semburan lumpur panas Sidoarjo, terus kita upayakan.
Biaya ganti rugi sebesar 20 persen bagi korban semburan lumpur pada
wilayah terdampak, serta rencana penyaluran sisa biaya ganti rugi
sebesar 80 persen, diharapkan dapat selesai pada tahun 2008 ini juga.
Berbagai upaya pembangunan yang kita lakukan, memang telah membawa kita
ke arah yang lebih baik. Namun, kita juga harus memberikan perhatian
yang sungguh-sungguh terhadap dampak pembangunan, antara lain, ancaman
bagi kelestarian lingkungan. Laju penurunan deforestasi yang telah
membaik, perlu ditingkatkan lagi. Oleh sebab itu, upaya pengendalian
dampak lingkungan terus kita lakukan, seiring dengan aktivitas
pembangunan.
Rehabilitasi dan gerakan penanaman, juga dilakukan untuk mengurangi
lahan kritis. Bahkan, pada tahun 2007 yang lalu, dilakukan kegiatan
penanaman 86 juta pohon, secara serentak di seluruh tanah air, ditambah
dengan penanaman 14 juta pohon oleh Kaum Perempuan Indonesia, melalui
Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon. Gerakan ini, telah mendapatkan
penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena selain berperan
untuk menahan laju deforestasi, kita juga dinilai serius dalam
mengantisipasi perubahan iklim. Gerakan Nasional ini harus terus kita
lanjutkan di masa depan.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan.
Dalam menjalankan amanat rakyat, sejak awal, saya telah menetapkan
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009. Dalam RPJM Nasional, tercantum tiga
agenda pembangunan nasional kita, yaitu agenda menciptakan Indonesia
yang aman dan damai; menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ketiga agenda utama itu,
tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjadi landasan
penyusunan APBN setiap tahunnya.
Dalam pelaksanaan agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai,
melalui kerja keras dan upaya yang sinergis, kita berhasil
mempertahankan stabilitas sosial, politik dan keamanan dalam kehidupan
masyarakat. Wilayah-wilayah rawan konflik seperti Aceh, Papua, Poso, dan
Maluku, alhamdulillah, terus memperlihatkan kemajuan secara nyata,
terutama dalam proses pemulihan keamanan dan perbaikan kesejahteraan.
Situasi yang semakin stabil, selain memulihkan rasa percaya antar
kelompok untuk saling berinteraksi, juga makin meningkatkan kepercayaan
dan wibawa aparatur pemerintah dan aparat keamanan di mata masyarakat.
Kebijakan pemerintah yang bersifat persuasif, proaktif, dan berimbang,
ternyata mampu meyakinkan berbagai pihak, bahwa kekerasan, bukanlah
solusi terbaik untuk menyele-saikan masalah.
Negara kita sudah semakin aman. Kondisi ini makin kita rasakan mulai
dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, di manapun
dan kapanpun di negeri ini. Ini merupakan kemajuan yang amat penting,
sehingga kita bisa meluncurkan program Visit Indonesia Year 2008, untuk
mengembangkan pariwisata Indonesia. Sektor pariwisata, tahun 2007
menyumbangkan penerimaan negara sebesar US $ 5,3 milyar. Dan berbeda
dengan sektor lainnya, sektor pariwisata melibatkan jutaan tenaga kerja,
di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, sampai
industri kerajinan. Menurut laporan, jumlah wisatawan manca negara yang
berkunjung ke Bali, sebagai barometer pariwisata Indonesia, terus
menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2007 yang lalu, wisatawan yang
berkunjung ke Bali mencapai angka yang tertinggi sejak krisis 1998,
bahkan lebih tinggi dari sebelum terjadinya pemboman di Bali akhir 2002
yang lalu. Oleh karena itu, agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan
damai, terus kita tingkatkan dan kita jaga bersama.
Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap aksi-aksi kejahatan
transnasional dan terorisme, juga menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Aparat keamanan telah berhasil menangkap, mengadili, dan memvonis para
pelakunya. Terakhir, aparat kepolisian berhasil menemukan sejumlah bahan
peledak dan bom rakitan di Palembang. Di satu sisi, berbagai
keberhasilan itu sangat menggembirakan kita semua. Namun, di sisi lain,
kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan. Negara kita, belum aman benar
dari aksi-aksi terorisme. Demikian pula, kita masih harus terus
melakukan pemberantasan pembalakan liar, pencurian ikan, dan peredaran
gelap narkoba.
Khusus untuk kejahatan narkoba, pemerintah bertekad untuk memberantas
sampai ke akar-akarnya. Pemerintah melalui Kepolisian dan Kejaksaan
Agung akan melakukan penyidikan dan penuntutan untuk memberikan hukuman
yang seberat-beratnya, bagi pengedar narkoba. Mereka ini secara langsung
membahayakan generasi muda bangsa, membahayakan masa depan dan
kelangsungan hidup anak-anak kita.
Dalam menegakkan kedaulatan negara, kebijakan pertahanan negara kita
arahkan pada peningkatan profesionalisme dan kemampuan TNI. Kemampuan
pertahanan negara, juga terus kita tingkatkan, antara lain dengan
pemeliharaan kekuatan pokok minimum (minimum essential force), kesiapan
alutsista, dan terselenggaranya latihan secara teratur. Pada bulan Juli
lalu, telah dilaksanakan Latihan Gabungan TNI yang pertama sejak tahun
1996. Latihan gabungan ini, perlu dilakukan secara berkala, agar
Prajurit dan Satuan TNI tetap siaga, profesional, dan berkemampuan
tinggi, untuk mempertahankan setiap jengkal wilayah kedaulatan NKRI.
Khusus pembangunan wilayah perbatasan, kita lakukan melalui pendekatan
beberapa aspek, terutama aspek demarkasi dan delimitasi garis batas
Negara, disamping melalui pendekatan pembangunan kesejahteraan, politik,
hukum, dan keamanan. Prinsipnya adalah, wilayah perbatasan kita harus
dianggap sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
bukannya halaman belakang negara kita.
Saudara-saudara,
Kesejahteraan dan keamanan Indonesia semakin erat berkaitan dengan
situasi internasional. Karena itu, Pemerintah terus menjalankan politik
luar negeri bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional kita.
Postur diplomasi Indonesia yang semakin tampil mengemuka, tidak terlepas
dari perkembangan demokrasi kita yang semakin mapan, stabilitas politik
yang semakin mantap, situasi hak asasi manusia yang terus membaik, serta
ekonomi yang terus tumbuh.
Bulan Desember tahun lalu, Indonesia mengukir sejarah diplomasi, dengan
keberhasilan kita menjadi tuan rumah Konferensi PBB mengenai Perubahan
Iklim (UN Conference on Climate Change) di Bali, yang berhasil
melahirkan kesepakatan historis “Bali Road Map”. Kita akan terus
berjuang agar Bali Roadmap tersebut dapat menghasilkan suatu kesepakatan
global mengenai perubahan iklim, yang diharapkan dapat dituntaskan dalam
Conference of Parties ke-15 di Kopenhagen akhir tahun 2009.
Dalam dua tahun terakhir, Indonesia juga sukses merampungkan
kepemimpinan dalam kelompok Developing Eight (D-8), yaitu kelompok
negara-negara berpenduduk muslim, yang aktif melakukan kerjasama ekonomi
dan pembangunan. Bulan Juli lalu, saya menyerahkan tongkat kepemimpinan
D-8 kepada Malaysia.
Indonesia juga diundang, untuk pertama kalinya, menghadiri KTT G-8 plus
8 di Hokkaido, Jepang, bulan Juli lalu. Dalam pertemuan tersebut,
Indonesia, bersama ekonomi-ekonomi besar dunia lainnya, membahas isu-isu
global dari perubahan iklim, ketahanan pangan, energi, dan pembangunan.
Sementara itu, Indonesia juga terus berperan aktif dalam menjaga
perdamaian internasional sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Indonesia juga berperan aktif dalam merumuskan Piagam Organisasi
Konferensi Islam yang baru. Sebagai hasil Pertemuan Puncak negara-negara
OKI di Senegal pada tahun ini, Piagam OKI yang baru telah memuat enam
hal penting, yaitu : demokrasi, hukum (the rule of law), tatanan
pemerintahan yang baik, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan hak-hak
kaum perempuan. Piagam OKI yang baru ini, membawa angin segar dan
sejarah baru dalam pembangunan dunia Islam di masa depan.
Indonesia juga telah memprakarsai dan mendorong ASEAN untuk melakukan
transformasi. Melalui Piagam ini, ASEAN tidak lagi menjadi organisasi
yang hanya didasarkan atas deklarasi atau komunike, tetapi menjadi
organisasi yang mempunyai status dan kerangka hukum (legal personality)
yang jelas. Dengan demikian, ASEAN dapat beradaptasi agar terus relevan
menghadapi perubahan lingkungan strategis internasional.
Hubungan kita dengan Timor Leste juga mengalami perkembangan penting.
Tanggal 15 Juli lalu, Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), telah
menyerahkan laporan akhir kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Timor Leste. Kita menyambut baik laporan itu, dan akan
menindaklanjutinya. Kita telah menutup lembaran lama, dan membuka
lembaran baru. Membangun semangat baru, penuh kedamaian, kemanusiaan,
dan persaudaran di antara kedua negara.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan.
Mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis, merupakan agenda yang
sangat penting. Salah satu aspek yang strategis adalah pemberantasan
korupsi. Sejak awal saya telah menegaskan, bahwa pemberantasan korupsi
memiliki prioritas yang tinggi bagi embanan tugas pemerintah. Penindakan
terhadap pelaku tindak pidana korupsi, telah dilakukan tanpa pandang
bulu. Tak ada yang kebal hukum di negeri ini. Termasuk juga aparat
penegak hukum. Kita bersyukur, sikap tegas Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), telah berhasil mengungkap dan mengusut kasus-kasus tindak pidana,
yang merugikan keuangan Negara. Perwujudan Indonesia yang bersih dari
korupsi, harus didukung oleh kita semua, baik dengan menyusun
perundangan-undangan yang baik dan kuat, maupun dengan pelaksanaan yang
konsisten dan tanpa kompromi. Hanya dengan langkah itu, Indonesia dapat
membangun martabatnya di mata dunia.
Di sisi lain kita tidak bisa hanya terus memasukkan orang ke penjara
karena korupsi. Keberhasilan pemberantasan korupsi justru harus juga
dilihat dari pencegahan perilaku korupsi. Lagipula keberhasilan
pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas tata pemerintahan yang
bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan
reformasi birokrasi secara bertahap dan terencana. Reformasi birokrasi,
bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik, karena jajaran birokrasi
adalah pelayan masyarakat. Langkah yang telah dan terus kita lakukan,
mencakup perbaikan sistem dan budaya kerja, pengukuran kinerja,
penerapan disiplin, dan remunerasi yang memadai. Termasuk di dalamnya
transparansi dalam proses pemerintahan. Inilah esensi dari penerapan
tata pemerintahan yang baik (good governance).
Sementara itu, upaya kita untuk terus memperkokoh dan mematangkan sistem
demokrasi, telah berjalan dengan baik. Pilkada langsung di berbagai
daerah, secara umum, telah berada pada arah yang benar. Tingkat
partisipasi masyarakat cukup tinggi. Rata-rata pada angka 74%. Sampai
bulan April 2008, Pilkada sudah dilaksanakan di 355 Daerah, yakni di 22
Provinsi, 272 Kabupaten, dan 61 Kota di seluruh Indonesia. Dari
keseluruhan pelaksanaan Pilkada tersebut, terdapat 176 gugatan terhadap
hasil Pilkada. Namun, yang menarik, ketika pengadilan telah mengambil
putusan terhadap gugatan tersebut, hampir semua persoalan, kecuali 6
daerah, selesai dengan keluarnya putusan pengadilan. Ini merupakan wujud
dari kedewasaan kita dalam menjalankan demokrasi.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan yang saya
hormati,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan.
Pemerintah terus melanjutkan tekadnya untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Kita akui, tantangan ke depan masih sangat besar. Untuk itu,
sebagai rangkaian pembangunan jangka menengah 2004-2009, pemerintah
telah menetapkan tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
tahun 2009, yaitu ; “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan
Kemiskinan”. Tema itu diterjemahkan kedalam tiga prioritas pembangunan
nasional. Pertama, peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan;
Kedua, percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya
tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur,
dan energi; dan ketiga, peningkatan upaya anti korupsi, reformasi
birokrasi, pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan dalam negeri.
Dengan prioritas itu, maka kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah
pusat pada tahun 2009 diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi
nasional dalam memacu pertumbuhan (pro growth), menciptakan dan
memperluas lapangan pekerjaan (pro job), serta mengurangi kemiskinan
(pro poor). Ketiga prioritas pembangunan nasional tersebut, kemudian
dicerminkan di dalam arah dan postur RAPBN 2009.
Dalam tahun anggaran 2009 Pemerintah bertekad untuk memenuhi amanat
konstitusi dalam pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen,
meskipun dalam kondisi anggaran yang masih sangat terbatas. Dalam rangka
memenuhi Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2008, tentang
alokasi dana pendidikan yang harus kita hormati, maka postur RAPBN 2009
dilakukan perubahan dan pemutakhiran. Buku Nota Keuangan 2009 yang telah
diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, disusun
berdasarkan postur RAPBN 2009 yang masih menggunakan asumsi harga minyak
sebelum dimutakhirkan dengan perkembangan yang terkini. Dalam dokumen
tambahan Nota Keuangan yang disampaikan hari ini, dilakukan perubahan
asumsi harga minyak sesuai penurunan harga minyak dunia terakhir. Dengan
demikian anggaran subsidi BBM dan listrik juga mengalami penurunan.
Sehingga akhirnya, alhamdulillah, anggaran pendidikan sebesar 20 persen
dapat dipenuhi, meskipun defisit anggaran harus dinaikkan sebesar Rp. 20
triliun, menjadi 1,9 persen dari PDB.
Sebagai basis perhitungan RAPBN 2009, dengan mempertimbangkan situasi
ekonomi global dan domestik, pemerintah telah menyusun asumsi indikator
ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sekitar 6,2 persen,
tingkat inflasi 6,5 persen, nilai tukar rupiah rata-rata Rp 9.100 per
dolar Amerika Serikat, suku bunga SBI 3 bulan rata-rata 8,5 persen.
Harga minyak dunia masih mengalami pergolakan dan sangat sulit
diprediksi. Dalam semester pertama tahun 2008, harga minyak melonjak di
atas 40 persen mencapai US $ 147 per barelnya. Namun, pada bulan Juli
dan awal Agustus ini, harga minyak merosot hingga 20 persen, menjadi
dibawah US $ 115 per barelnya. Pemerintah mengusulkan asumsi tingkat
harga minyak mentah Indonesia untuk tahun 2009, adalah sebesar US$100
per barel. Harga ini masih dalam cakupan harga yang disepakati DPR yaitu
antara US$ 95-120 per barel.
Pilihan harga minyak rata-rata US$ 100 pada tahun 2009, mencerminkan
perkembangan terakhir pergerakan harga minyak dunia dan berbagai
proyeksi yang paling mutakhir. Meskipun demikian, pemerintah memandang
perlu untuk tetap menjaga APBN dari risiko gejolak harga minyak ke atas
yang dapat terjadi seperti yang terlihat dalam kurun 18 bulan terakhir.
Tingkat harga minyak tersebut, juga akan disertai penutupan risiko harga
minyak ke atas pada tingkat US $ 130. Hal ini disebabkan karena APBN
kita jauh lebih rawan terhadap tekanan jika harga minyak yang lebih
tinggi, dibanding jika harga minyak turun. Dengan demikian, kepercayaan
terhadap RAPBN 2009 dapat terus terjaga sepanjang tahun 2009, ketika
bangsa kita sedang melakukan serangkaian pemilihan umum. Sementara itu,
lifting minyak mentah Indonesia pada tahun 2009 diharapkan dapat
mencapai 950 ribu barel per hari.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan.
Berdasarkan kerangka ekonomi makro tahun 2009 serta sejalan dengan RKP
tahun 2009, maka saya mengajukan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2009
sebagai berikut. Pendapatan negara dan hibah direncanakan Rp 1.022,6
triliun, atau meningkat Rp 127,6 triliun atau setara 14,3 persen dari
APBN-P tahun 2008. Belanja negara mencapai Rp 1.122,2 triliun, atau naik
Rp 132,7 triliun setara dengan 13,4 persen dari APBN-P 2008. Dengan
demikian, defisit anggaran dalam tahun 2009, diharapkan mencapai Rp 99,6
triliun atau setara dengan 1,9 persen PDB.
Dengan besaran RAPBN tahun 2009 seperti ini, maka untuk pertama kalinya
sejak Indonesia merdeka, pendapatan negara serta belanja negara dapat
mencapai angka di atas Rp1.000 triliun. Hal ini menunjukkan, semakin
jauh meningkatnya volume APBN bila dibandingkan di tahun 2005 yang masih
sekitar Rp 500 triliun. Ini juga menunjukan semakin pentingnya APBN
dalam perekono-mian dan pembangunan nasional.
Untuk peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan
pembangunan perdesaan, dianggarkan Rp 142,8 triliun. Untuk program
penanggulangan kemiskinan dianggarkan sebesar Rp 66,2 triliun. Khusus
untuk pembangunan perdesaan dianggarkan sebesar Rp17,0 triliun.
Sasaran yang hendak dicapai adalah:
Pertama, penurunan angka kemiskinan menuju ke angka 12-14 persen;
Kedua, peningkatan partisipasi jenjang pendidikan dasar hingga tingkat
pendidikan tinggi;
Ketiga, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang
mampu secara cuma-cuma di kelas III Rumah Sakit, dan pelayanan kesehatan
dasar bagi seluruh penduduk di Puskesmas; dan
Keempat, peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi yang
terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam rangka mencapai sasaran percepatan pertumbuhan dan memperkuat daya
tahan ekonomi, yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur,
dan energi, Pemerintah mengusulkan alokasi anggaran Rp 77,7 triliun.
Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pembiayaan bagi
berbagai kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 37,2
triliun, menjaga stabilisasi ekonomi sebesar Rp 978,2 miliar, serta
melaksanakan pembangunan infrastruktur dan energi sebesar Rp 39,5
triliun.
Sasaran yang hendak dicapai adalah tingkat pertumbuhan investasi sebesar
12,1 persen dan pertumbuhan ekspor non-migas sekitar 13,5 persen. Dari
sisi produksi, sasaran yang akan dicapai pada tahun 2009 adalah
pertumbuhan sektor pertanian sebesar 3,7 persen, dan industri pengolahan
nonmigas sebesar 6 persen. Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka
diharapkan dapat diturunkan menuju angka 7-8 persen dari angkatan kerja.
Selanjutnya, guna mendukung upaya anti korupsi, reformasi birokrasi,
serta penyelenggaraan Pemilu 2009 secara jujur, adil, dan aman,
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 16,7 triliun.
Saudara-saudara,
Dari total anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2009
sebagaimana saya kemukakan tadi, sekitar 36 persen atau Rp312,6 triliun
dialokasikan untuk belanja kementerian negara/lembaga. Anggaran tersebut
belum termasuk tambahan anggaran pendidikan untuk memenuhi amanat
konstitusi sebesar Rp 46,1 triliun yang kami usulkan dalam Nota Keuangan
tambahan. Kemudian, sekitar 27,8 persen atau Rp 227,2 triliun untuk
subsidi. Anggaran subsidi dalam RAPBN tahun 2009 tersebut akan
dialokasikan terutama untuk subsidi BBM sebesar Rp 101,4 triliun,
subsidi listrik sebesar Rp 60,4 triliun, serta subsidi pangan, pupuk dan
benih sebesar Rp32 triliun. Pemerintah bertekad untuk menjaga stabilitas
perekonomian melalui pengendalian harga BBM dan tarif dasar listrik.
Namun demikian, Pemerintah akan terus memperbaiki kebijakan subsidi agar
makin tepat dan tidak terjadi salah sasaran, serta mengevaluasi anggaran
subsidi berdasarkan perkembangan harga minyak di pasar dunia.
Dalam upaya mengendalikan beban subsidi BBM, Pemerintah akan semakin
mempercepat program konversi bahan bakar minyak tanah rumah tangga ke
LPG, dan melanjutkan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi melalui
kebijakan fiskal dan nonfiskal. Dalam kaitan dengan upaya penghematan
subsidi listrik, saya sangat menghargai pengertian masyarakat dan dunia
usaha, terkait dengan kebijakan pergeseran jam kerja sektor industri
untuk mengurangi beban puncak pemakaian listrik. Insya Allah, dalam
beberapa waktu ke depan, penyediaan energi listrik akan dapat bertambah
melalui pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt yang sepenuhnya
didukung oleh Pemerintah. ( + respons sambutan Ketua DPR).
Di sisi lain, di sektor pertanian, pengalokasian subsidi pupuk dan benih
yang lebih besar dalam tahun 2009, diharapkan dapat mendukung
peningkatan produksi pertanian, utamanya padi, jagung, dan kedele, pada
tahun 2009. Sementara itu, peningkatan subsidi pangan direncanakan untuk
membantu penyediaan beras dengan harga yang lebih murah bagi sekitar 19
juta rumah tangga sasaran.
Dalam rangka memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas
pelayanan publik, dalam RAPBN tahun 2009 Pemerintah mengalokasikan
anggaran belanja pegawai sebesar Rp143,8 triliun atau naik sekitar
Rp20,2 triliun (16,4 persen) dari perkiraannya dalam tahun 2008.
Kenaikan anggaran tersebut antara lain, untuk memperbaiki penghasilan
aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiun
pokok rata-rata 15 persen, pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, serta
perbaikan sistim pembayaran pensiun. Selama empat tahun masa
pemerintahan ini, pendapatan PNS golongan terendah telah kita tingkatkan
2,5 kali dari Rp 674,0 ribu per bulan pada tahun 2004 menjadi Rp1,721
juta pada tahun 2009.
Tambahan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 46,1 triliun, yang kami
usulkan untuk memenuhi amanat konstitusi, digunakan antara lain untuk
meningkatkan penghasilan guru, dan peneliti. Dengan demikian pendapatan
guru golongan terendah dapat dinaikkan menjadi di atas Rp 2 juta.
Saudara-saudara,
Berdasarkan prioritas RKP 2009 dan mempertimbangkan tugas pokok dan
fungsi Kementerian Negara / Lembaga dalam RAPBN tahun 2009, terdapat
beberapa kementerian dan lembaga yang mendapat alokasi anggaran cukup
besar.
Dalam tahun 2009, Departemen Pendidikan Nasional direncana-kan
memperoleh anggaran Rp 52,0 triliun. Alokasi ini belum mencakup tambahan
anggaran pendidikan sebesar Rp 46,1 triliun yang kami usulkan pada Nota
Keuangan Tambahan. Departemen Pekerjaan Umum Rp 35,7 triliun, Departemen
Pertahanan Rp35,0 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp25,7
triliun, Departemen Agama Rp20,7 triliun, Departemen Kesehatan Rp19,3
triliun, dan Departemen Perhubungan Rp16,1 triliun.
Alokasi yang besar pada anggaran pendidikan untuk Departemen Pendidikan
Nasional dan Departemen Agama adalah guna menuntaskan pelaksanaan
program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Anggaran itu juga
ditujukan untuk menaikkan kesejahteraan guru secara signifikan. Dengan
anggaran pendidikan yang alhamdulillah sudah mencapai 20 persen dari
APBN kita, kita berharap untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di
negeri ini, guna membangun keunggulan dan daya saing bangsa di abad - 21
ini.
Anggaran Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan terutama
untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana moda transportasi,
serta rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Sementara itu,
prioritas alokasi anggaran Departemen Pertahanan dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia ditujukan untuk menjaga kedaulatan NKRI, serta
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Prioritas alokasi
anggaran Departemen Kesehatan ditujukan untuk peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan.
Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, dalam tahun 2009
direncanakan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 303,9 triliun atau
naik sebesar Rp 11,5 triliun setara dengan 3,9 persen dari APBN-P 2008.
Anggaran tersebut, direncanakan dalam bentuk dana bagi hasil Rp 89,9
triliun, dana alokasi umum Rp 183,4 triliun, dana alokasi khusus Rp 22,3
triliun, serta dana otonomi khusus Rp 8,3 triliun.
Kebijakan pokok anggaran transfer ke daerah dalam tahun 2009, yang perlu
saya garis bawahi, diantaranya adalah DAU direncanakan sebesar 26 persen
dari penerimaan dalam negeri neto dengan memperhitungkan subsidi BBM,
subsidi listrik dan subsidi pupuk sebagai bentuk berbagi beban (sharing
the pain) antara pemerintah dan daerah.
Dengan semakin besarnya anggaran transfer ke daerah dalam tahun 2009,
maka sejalan dengan semangat otonomi daerah, saya berharap agar para
pimpinan daerah dapat betul-betul memanfaatkan setiap rupiah dana yang
diperoleh, untuk dialokasikan secara maksimal bagi kepentingan rakyat.
Pimpinan daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan infrastruktur di
daerah, serta mendukung program-program pengentasan kemiskinan dan
penyerapan pengangguran yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
Saudara-saudara,
Untuk mendanai anggaran belanja negara dalam tahun 2009, dalam RAPBN
tahun 2009, pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp 1.022,6
triliun, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 127,6 triliun
atau 14,3 persen dari APBN-P 2008. Jumlah tersebut direncanakan berasal
dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 726,3 triliun, penerimaan negara
bukan pajak sebesar Rp 295,3 triliun, dan hibah sekitar Rp 0,9 triliun.
Rencana penerimaan perpajakan sebesar Rp 726,3 triliun dalam tahun 2009,
berarti naik sekitar Rp 117 triliun atau 19,2 persen dari APBN- P 2008.
Peningkatan penerimaan perpajakan dalam tahun 2009 tetap ditargetkan
meskipun tarif pajak diturunkan dari 30 persen menjadi 28 persen untuk
PPh Badan, dan dari 35 persen menjadi 30 persen untuk PPh Orang Pribadi
sesuai UU PPh baru. Bahkan untuk Usaha Kecil dan Menengah tarif pajak
hanya sebesar 15 persen atau diberikan keringanan sebesar 50 persen
lebih rendah dari tarif PPh Badan. Selain itu, ditetapkan kenaikan batas
penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari saat ini, sebesar Rp 13,2 juta
menjadi sebesar Rp 15,8 juta untuk wajib pajak Orang Pribadi, sehingga
dapat meringankan wajib pajak menengah ke bawah. Ini semua,
saudara-saudara, adalah bentuk keadilan dalam kebijakan perpajakan kita,
keadilan yang disertai tanggung jawab. Kami akan terus melakukan
langkah-langkah perluasan basis pajak dan perbaikan sistem administrasi
perpajakan untuk mencapai target yang terus meningkat tersebut.
Di bidang kepabeanan dan cukai, dalam tahun 2009 akan diberlakukan
secara penuh penerapan kerjasama perdagangan antara Indonesia-Jepang
dengan skema penurunan tarif bea masuk, serta pemberlakuan free trade
zone (FTZ) di kawasan pulau Batam, Bintan, dan kepulauan Karimun.
Sementara itu, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam RAPBN
tahun 2009 yang direncanakan mencapai Rp 295,3 triliun, berarti naik Rp
12,5 triliun dari APBN-P 2008. Untuk mengamankan sasaran PNBP Migas yang
saat ini sedang menjadi sorotan anggota Dewan dan masyarakat, dalam
tahun 2009 akan dilakukan optimalisasi produksi minyak dan gas yang
didukung dengan fasilitas fiskal dan nonfiskal. Kemudian, juga ditempuh
upaya pengendalian cost recovery melalui pengendalian alokasi biaya,
evaluasi komponen biaya produksi yang dapat dibiayakan, serta evaluasi
standar biaya pengadaan barang dan jasa oleh KPS.
Saudara-saudara,
Defisit anggaran sebesar Rp 99,6 triliun atau setara 1,9 persen PDB
dalam RAPBN tahun 2009, direncanakan dibiayai dari sumber-sumber
pembiayaan dalam negeri sekitar Rp 110,7 triliun, dan pembiayaan luar
negeri neto minus Rp 11,1 triliun. Dengan demikian pembayaran cicilan
pokok utang luar negeri yang kita lakukan, lebih besar dari pada jumlah
utang luar negeri baru. Hal ini sesuai dengan tujuan untuk terus
mengurangi porsi utang luar negeri dalam pembiayaan defisit kita.
Kebijakan pembiayaan anggaran dalam tahun 2009 tidak hanya bertujuan
untuk memperkuat tingkat kemandirian dan mengurangi ketergantungan
sumber pembiayaan luar negeri, namun juga ditujukan untuk mendorong
pengelolaan utang yang berhati-hati. Sumber pembiayaan anggaran dari
dalam negeri, terutama berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara,
termasuk Surat Berharga Syariah Negara. Hal ini selain akan memberikan
komitmen pengembangan surat berharga berdasarkan prinsip syariah di
Indonesia, juga akan menciptakan alternatif surat berharga negara yang
lebih bervariasi.
Dengan kebutuhan pembiayaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun
pembiayaan luar negeri sebagaimana saya kemukakan tadi, maka rasio utang
pemerintah terhadap PDB dalam tahun 2009 diperkirakan akan menurun dari
sekitar 54 persen pada tahun 2004, menjadi sekitar 30 persen. Tingkat
rasio utang ini, membuktikan tekad yang kita canangkan bahwa Indonesia
harus bisa dibangun dengan semaksimal mungkin menggunakan sumber daya
kita sendiri. Dengan demikian, suatu saat nanti kita dapat bangga
menyampaikan pada generasi penerus, anak cucu kita, bahwa kita
mewariskan Negara dengan kekayaan yang makin meningkat, kemakmuran yang
merata, dan utang yang makin kecil atau bahkan tidak ada.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat yang saya hormati,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,
Demikianlah, pokok-pokok Pidato Kenegaraan serta Keterangan Pemerintah
tentang RAPBN Tahun 2009, beserta Nota Keuangannya. Sebelum mengakhiri
pidato ini, sekali lagi, saya mengajak kepada segenap komponen bangsa,
marilah di hari ulang tahun Proklamasi kita yang ke-63 ini, dan ke depan,
kita bangun kehidupan berbangsa dan bernegara secara sehat, dan menjalin
hubungan kelembagaan lebih erat lagi. Sebagai kepala negara, sekali lagi,
saya mengajak MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK,
dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk bersinergi membangun bangsa
yang kita tercinta ini. Pemerintah selalu terbuka untuk bekerjasama
lebih baik dan menampung munculnya gagasan-gagasan baru, untuk
penyempurnaan tata hubungan kelembagaan kita.
Dalam melaksanakan pembangunan nasional di tahun 2009, meskipun
merupakan tahun pemilu, saya tetap berharap kita semua memiliki komitmen
untuk menjalankan tugas pemerintahan secara maksimal dan fokus pada
hasil yang nyata. Kita tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat, dan
jangan biarkan pula rakyat kita menunggu. Seluruh sumber daya yang kita
miliki, harus kita kelola secara efisien dan efektif, agar hasil-hasil
pembangunan nasional benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.
Saudara-saudara,
Pada tahun 1928 di depan pengadilan Belanda di Den Haag, Bung Hatta yang
diadili karena perjuangannya dalam menuntut kemerdekaan menyatakan
“Hanya satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dari perbuatan, dan
perbuatan itu adalah usahaku.” Negeri yang dikatakan Sang Proklamator
itu adalah Republik Indonesia, dan usaha yang dimaksudkannya adalah
usaha Bangsa Indonesia.
Saudara-saudara, kemajuan bangsa ini ada di tangan kita sendiri, Bangsa
Indonesia. Kalau kita semua bersatu padu, bahu membahu, seiring
sepenanggungan, dalam membangun bangsa, maka tak ada gunung yang terlalu
tinggi untuk didaki, tak ada ngarai yang terlalu dalam untuk dilalui,
dan tak ada samudera yang terlalu luas untuk diseberangi. Insya Allah,
di abad ke-21 ini Indonesia akan menjadi salah satu negara yang maju dan
bermartabat di dunia. Maju di segala bidang. Karena kita adalah bangsa
yang besar, yang bangkit dengan usaha kita sendiri.
Kepada para teladan yang datang dari seluruh penjuru tanah air yang
hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan
ucapan selamat dan penghargaan yang tinggi atas keteladanan
saudara-saudara. Semoga jejak langkah saudara-saudara diikuti oleh
seluruh rakyat Indonesia di tanah air tercinta.
Atas segala pengertian dan dukungan seluruh anggota Dewan dan seluruh
rakyat, saya ucapkan terima kasih.
Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Mari kita
kokohkan persatuan, kebersamaan dan kerja keras dari segenap komponen
bangsa untuk membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang besar,
maju, jaya, dan gemilang.
Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia!
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Jakarta, 15 Agustus 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia |
|
